Reformasi Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Tubuh NU

543 views

 

 

Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad screenshot_2SAW tiada lain untuk mereformasi akhlak manusia. Reformasi berasal dari kata “re” dan “formasi”,  “re” berarti “kembali” dan “formasi” berarti “susunan”. Reformasi berarti pembentukan atau penyusunan kembali. Reformasi juga berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang politik, bidang sosial, ekonomi dan tiada ketinggalan agama) dalam suatu daerah, masyarakat atau negara (Departemen Pendidikan Nasional, 472 : 2005). Dalam konteks kehidupan antar manusia (bermuamalah) kata “reform” dimaknai “aslaha-yuslihu-ishlahan” yang dimaksud adalah mengubah, memperbaiki, meluruskan atau menguatkan akad ketika ada kesamaran terhadap syarat-syarat suatu transaksi seperti syirkah untuk mencapai tujuan / maksud yang disepakati.

Dengan demikian, istilah reformasi diartikan sebagai perubahan atau penyusunan kembali terhadap suatu, strategi, dan kebijakan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila dihubungkan dengan reformasi Lembaga Keuangan Non Bank maka reformasi diartikan sebagai usaha perubahan dengan penyusunan kembali terhadap suatu konsep, strategi, atau kebijakan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Non Bank.

Oleh karena itu, reformasi adalah upaya pengembalian sesuatu pada keadaan semula sehingga tampil sebagai sesuatu hal yang baru, dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal kegiatan yang retak sehingga kembali mendekat pada bentuknya semula. Dengan kata lain bukan merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru. Ibarat memperbaiki rumah tua, berarti membiarkan substansi, ciri-ciri, bentuk dan karakteristik bangunan tersebut, memperbaiki yang kurang, memperindah bagian yang sudah lumat. Karena memperbaharui bangunan bukan menghancurkannya lantas diganti dengan bangunan baru yang berbeda.

Maksud reformasi dalam tulisan ini adalah melakukan perubahan gerak langkah Lembaga Keuangan Non Bank  sebagai suatu kenyataan yang harus dilakukan dalam pengambilan kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan Lembaga Keuangan Non Bank dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas secara nyata pula. Sehingga dapat menjadi suatu keadaan yang membanggakan dan diharapkan kehadirannya baik secara personal maupun kelembagaan oleh mayarakat banyak.

 

BMT sebagai Fenomena Lembaga Keuangan Non Bank dalam Tubuh NU

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memandang sangat urgen dalam lingkungan masyarakat, bukan hanya urusan bagaimana umat dapat melaksanakan kewajibannya kepada sang Khalik azawajalla (Khamlum mina Allah) tetapi juga bagaimana umat dapat mengembangkan sektor ekonomi mikro untuk menunjang kegiatan mendekatkan diri kepada Allah swt, dalam konteks kekinian NU khususnya PCNU Kabupaten Tegal berhasil mengembangkan suatu konsep ekonomi kerakyatan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas terutama masyarakat yang tidak tersentuh oleh Bank.

Tidak dapat dipungkiri dalam kurun waktu 20 tahun terakhir wilayah pantura Kabupaten Tegal yang membentang dari kecamatan Warurejo hingga Kecamatan Dukuhturi berhasil mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan berbasis koperasi yang kemudian di tataran akar rumput terkenal dengan sebutan BMT, hampir di semua tingkatan MWC memiliki lembaga kuangan tersebut . Eksistensi BMT yang ada dibawah naungan NU dapat diandalkan oleh sebagian masyarakat dalam memenuhi struktur modal usaha kecil dan diakui secara resmi oleh dinas terkait dengan total asset milyaran rupiah.

Fenomena ini tumbuh dari kesadaran warga NU khususnya Kabupaten Tegal untuk memajukan sektor ekonomi mikro dan sarana dakwah, mengingat BMT memasukkan unsur-unsur Islami yang sangat kental dalam operasionalnya. BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan Syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana penyaluran dana berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah.

Upaya peningkatan profesionalisme membawa kepada barbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing, inovasi ini dilakukan dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan bentuk, nama dan jenis kegiatannya. Hal ini terbukti dengan kekhasan tiap BMT yang ada dalam lingkup NU.

Terlepas dari perhitungan dan fakta-fakta yang ada tersebut BMT memerlukan pengembangan lebih lanjut dari berbagai sektor. Sektor SDM (sumber daya manusia) dan Manajeman merupakan suatu yang sangat sensitif dalam pengembangan kedepan. Untuk itu harus ada lebih aktif dalam mencari tambahan pengetahuan dalam pengembangan yang kebih intensif.

 

Hal-Hal Urgen yang Perlu di Reformasi

Pertama, adalah sektor Menajemen, Manajemen sendiri adalah suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Dalam pengertian manajemen sebagai seni karna seni berfungsi dalam mengujudkan tujuan yang nyata dengan hasil atau manfaat sedangkan manajemen sebagai ilmu yang berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian sehingga memberikan penjelasan yang sebenarnya.

Manajeman mempunyai fungsi planning, organizing, staffing, directing dan controling fungsi ini merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam gerak dan langkah suatu lembaga. Fungsi yang pertama planing mencakup hal-hal pemilihan/penetaan tujuan organisasi dan penetuan strategi, kebijakan, proyeksi, program, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Empat tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut.

  1. Menetapkan Tujuan,  perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan kebutuhan organisasi/kelompok kerja.
  2. Merumuskan Keadaan Saat Ini, pemahaman akan posisi perusahaan, maka dapat diperkirakan untuk masa depan.
  3. Mengidentifikasi Kemudahan dan Hambatan, kemudahan, hambatan, kekuatan, dan pelemahan dari organisasi perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.
  4. Mengembangkan Rencana untuk Pencapaian Tujuan, Tahap terakhir dari proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif, dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.

Adapun manfaat perencanaan adalah sebagai berikut :

  • Mengidentifikasi peluang masa depan
  • Mengembangkan langkah-langkah yang strategis
  • Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
  • Mengidentifikasi dan menghindarkan permasalahan yang timbul di masa yang akan datang.
  • Dengan mudah melakukan pengawasan

Fungsi yang kedua dari manajeman adalah Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain dari itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang telah dibagi-bagi tersebut.

Sedangkan fungsi ketiga dari manajemen adalah Staffing merupakan penarikan, pelatihan, dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Fungsi staffing mencakup kegiatan berikut

  1. Perencanaan sumber daya manusia
  2. Rekruitmen karyawan
  3. Seleksi
  4. Pengenalan dan orientasi
  5. Penilaian dalam pelaksanaan kerja
  6. Pemberian balas jasa dan penghargaan
  7. Perencanaan dan pengembangan karier.

Fungsi berikutnya dari manajeman adalah Fungsi pengarahan adalah membuat karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan. Fungsi yang melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin. Kegiatan kepemimpinan misalnya komunikasi, motivasi, dan disiplin perlu diintensifkan oleh atasan.

Adapun fungsi terakhir dari manajeman adalah Pengawasan merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan pengawasan adalah memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana.

Dari sekian banyak fungsi manajeman yang ada baru sebagian yang dilaksanakan secara cermat oleh BMT “milik NU” yang ada dikabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan masih minimnya pelaksanaan manajeman yang profesional dalam langkah-langkah mencapai tujuan bersama yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Hal yang paling sering terjadi kekurang profesionalnya BMT dalam pengelolaan adalah dibagian tertib administrasi. Tidak sedikit BMT “dalam naungan NU” yang carut marut dari sisi pengarsipan, data pendukung, dan perangkat-perangkat administrasi lain. Sebagai contoh tidak semua BMT “dalam naungan NU” memilik Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang tertulis dan disahkan oleh pihak-pihak yang berkopenten dan terarsip rapi.

Contoh lain masih mengabaikannya beberapa BMT “dalam naungan NU” yang belum melaksanakan regulasi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak terkonsepnya job diskrition secara matang sehingga terjadi tumpang tindik kewenangan antara manajer dan pengurus yang berakibat pada kurang terkontrolnya sistem akuntansi keuangan yang ada dalam BMT.

Melihat fenomena tersebut bagi penulis merupakan suatu hal yang urgen untuk segera mengambil tindakan reformasi dalam hal manajeman untuk tidak berlarut dan menimalkan hal yang tidak diinginkan.

Kedua,  Sumber Daya Manusia. Mengingat BMT “dalam naungan NU” menggunakan prinsip syariah yang memandang sumber daya manusia sebagai modal maka manusia yang mempunyai skill dalam bidang pengelolaan BMT adalah suatu keniscayaan. Ketika sumber daya manusianya kurang mempuni maka tujuan bersama yang digagas akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. SDM yang perlu dikedepankan selain skill dalam hal pengelolaan BMT adalah :

  1. Amanah

Amanah dalam ranah Islam merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam mengelola sebuah lembaga. Ketika personil pengelola mengedepankan amanah maka berapapun dan dalam kondisi apapun tidak akan mudah membelanjakan yang bukan haknya. Amanah inilah yang akan menyelamatkan roda dan sirkulasi keuangan dalam jumlah kecil maupun besar. Hal yang sering terjadi ditubuh BMT “dalam naungan NU” adalah kurangnya Amanah pengelola sehingga sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

  1. Jujur

Kejujuran adalah harta yang tidak tidak ternilai, sebagaimana hal yang pertama kali dilakukan dalam sejarah pengembangan Islam mengedepankan sifat jujur itu. Pengedepanan sifat jujur inilah yang kemudian harus ditanamkan secara nyata dalam diri pengelolaan BMT. Ketika kejujuran diabaikan maka semua rencana bisa gagal karena oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

  1. Komitmen

Merupakan hal penyeimbang dalam menjalankan roda sebuah organisasi atau lembaga, tanpa komitmen yang kuat maka pengelola BMT “dalam naungan NU” akan melakukan pekerjaan setengah-setengah mengingat perolehan secara materi kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika komitmen terjaga dengan rapi maka akan menjalankan roda lembaga secara fokus dan maksimal dalam hal ini komitmen dalam mengembangan ekonomi umat.

  1. Disiplin

Merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap pengelola BMT, kerena disiplin akan mempengaruhi segala aktifitas keseharian kita. Kekurang disiplinan ini yang menjadikan kita mengalami kerugian baik dari sisi waktu maupun yang lainnya. Dari disiplin ini maka akan muncul suatu kebiasaan baik yang dapat menopang aktifitas organisasi atau lembaga secara maksimal. Ketika topangan lembaga maksimal amaka akan berpengaruh kepada aspek yang lainnya seperti aspek faounding dan lending sebuah lembaga keuangan. Disiplin disini dimulai dari aspek kewenangan yang ada pada setiap personing sampai pada kewajibannya.

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa NU khususnya Kabupaten Tegal cukup besar kepeduliaanya terhadap ekonomi kerakyatan (umat), hal ini dibuktikan dengan tidak kurang dari 14 MWC NU di Kabupaten Tegal memilik lembaga yang bergerak dibidang ekonomi mikro yaitu dengan adanya BMT yang eksistensinya sangat membantu masyarakat arus bawah yang tidak tersentuh oleh lembaga perbankkan dengan perkembangan asset lumayan signifikan.

Namun perkembangan itu kurang dibarengi dengan perkembangan dari sektor manajeman dan sumber daya manusia sehingga terlihat kurang profesional dalam pengelolaan untuk itu dibutuhkan adanya reformasi diwilayah tersebut secara dini dan segera.

Demikian sekelumit tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Oleh : Seful Mujab

Dosen Ekonomi Syariah STAIBN Tegal

banner 468x60)

Related Post